Setibanya di kantor Pemkab, mereka langsung menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Bima di ruangan kerja Sekda dan menyampaikan tiga hal terkait nasib K2 agar disampaikan ke pemerintah pusat.
Tiga hal yang disampaikan yaitu Pertama meminta penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018, Kedua honorer K2 di Kabupaten Bima agar diangkat secara bertahap dan Ketiga mengangkat honorer K2 tanpa batas usia dan tanpa syarat.
Ketua FHK2I Kabupaten Bima, Farida Gafar meminta Pemkab Bima untuk menyampaikan ke pemerintah pusat agar menunda pelaksanaan penerimaan CPNS umum sebelum tenaga honorer K2 terealisasi secara keseluruhan tanpa batas usia dan tanpa tes.
"Ada tiga poin yang dibahas, pertama itu masalah penolakan CPNS untuk 2018 itu permintaan dari K2 karena ini sudah ada peraturan Menpan, ini bukan PP lho tapi Peraturan Menteri tidak bisa dirubah sekalipun itu Bupati.Terus K2 yang ada di Kabupaten Bima ini bisa diangkat walaupun itu secara bertahap tidak membatasi umur. Diterima K2 baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat," ungkap Farida Gafar usai bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. (MB01)
