Baca Juga
Kordinator Lapangan (KORLAP) Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Cabang Bima Dimas Iliyin Abdillah mengatakan, pemerintah mempublikasi bahwa anggaran untuk pengadaan buku Mulok sebesar 1,9 Milyar. Padahal, sebenarnya anggara untuk pengadaan buku mulog tersebut sebesar 2 Milyar.
“Dan parahnya lagi penetapan anggran tersebut tidak melalnui mekanisme yang baik. Tidak pernah disetujui DPR,” ujarnya.
Lanjutnya, buku Mulog yang dilakukan pengadaan yaitui buku-buku lokal yang membahas tentang daerah Bima dan kearifal lokal darah. Namun pada kenyataanya pemerintah justru buku-buku yang membahas daerah lain untuk dimasukan dalam pengadaan buku tersebut.
“Namanya juga muatan lokal, harusnya buku-buku yang bicara tentang kelokalan kita,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berdasarakan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nadional bagian ke 6 Pasal 77 Ayat 1, Muatan Lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
"Kami menutut kepada pemerintah melakukan pertanggung jawaban secara hukum terhadap pelanggaran administrasi pengadaan buku tersebut," tantangnya.
Ia juga menegaskan, dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mementingkan buku-buku di luar daerah dari pada buku-buku dalam daerah merupakan bentuk diskriminasi terhadap penulis-penulis lokal dan karya anak daerah.
“Kami minta stop diskriminasi terhadap karya anak daerah,” tegasnya.
Dia menambahkan, selain beberapa tuntutan di atas, pihaknya juga meminta agar pemerintah transparansi terhadap penggunaan anggaran pengadaan buku mulok yang senilai 2 Miliyar tersebut.
“Sekali lagi kami tegaskan, ambil buku-buku lokal dalam daerah,” tutupnya.
Aksi kemudian berlanjut dengan melakukan audiensi dengan Bupati Bima yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima di halaman kantor Bupati Bima. (MB04)