Tim yang terdiri dari Destriani Nugroho (Programme Manager for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Agniezska Zelaskiewicz (Finance Officer for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid), Akbar Ali (National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid) dan Rohmad Munawir (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid) diterima Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer Selasa (14/5) di Ruang Rapat Wabup.
“Ditinjau dari neraca pendidikan perlu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima. Ada keinginan pemerintah daerah untuk terus mendorong mutu pendidikan dan guru bisa membantu anak-anak yang buta huruf menjadi melek huruf," kata Dahlan.
Dijelaskan Wabup, masyarakat Bima sangat memperhatikan pendidikan anak dan memerlukan dukungan semua pihak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan sangat memberikan apresiasi atas fasilitasi Uni Eropa, YAPPIKA dan Solud.
"Bantuan hibah Uni Eropa diharapkan dapat meningkatkan kualitas di Kabupaten Bima melalui program terukur dan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berkelanjutan ," harap Wabup.
Sementara itu, Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri yang menjelaskan latar belakang implementasi program kolaborasi memaparkan, “beberapa tahun lalu, dana hibah Uni Eropa dialokasikan melalui Pemerintah, saat ini bantuan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kerjasama regional dimana YAPPIKA-ActionAid terpilih untuk memfasilitasi kerjasama setelah melalui seleksi. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terget," urainya.
Senada dengan Fransisca, National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid, Akbar Ali memaparkan, program yang sudah ada akan dikolaborasikan untuk mendorong tata kelola bidang pendidikan dasar dalam mewujudkan pendidikan iklusif di kabupaten Bima dengan menjalin kerjasama intensif dengan empat perangkat daerah utama.
Policy Advocacy Compaign Officer SOLUD Bima, Hairul Anas dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Bima dalam pemaparannya mengatakan, Program ini bertujuan mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dan secara khusus memperkuat dan mendorong peningkatan kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas
“Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan di kabupaten Bima," jelasnya. (uba)
