Baca Juga
Kota Bima. - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima melalui UPTD pengujian kendaraan roda empat guna memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 600 juta. Namun terhitung sejak 4 Januari hingga 30 Oktober sudah mencapai 369 juta lebih.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibk_Fmh94seLGZfAKddIXsLR7vh9P0R3IXONuwqEX92auUXLlckxYXmeXZ_ufujIB-UT6PdJFV5cBhscFG9v25AX9Wkm8JLOnY1ZUCbe0nvHp5N4aZjmmH9SUp39eJL3rsNmkrwx4fCKu328hsq1NFAwgJVOJtLC1yUUBDJL91Ql_4fhYW7iM9ffuEVA/s320-rw/IMG_20231031_104029.jpg) |
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, M Farid. |
Meskipun tidak mampu memenuhi target ditetapkan pemerintah, Kepala Dishub Kota Bima, M Farid mengatakan, dengan sisa waktu 2 bulan yakni November-Desember 2023, ia yakin mampu capai sebesar Rp 450 juta lebih.
Tak hanya itu, M Farid menjelaskan PAD dari pengujian KIR ini dilakukan secara transparan dan jauh dari praktek penyelewengan karena bisa terpantau melalui aplikasi yang terkoneksi antara daerah dan pusat.
Bahkan masuknya PAD bisa dipantau langsung melalui aplikasi di handphone masing-masing Kepala dishub dan termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Bima.
"Kartu Kir baru bisa dipegang oleh pengguna harus terlebih dahulu membayarkan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dan melalui aplikasi terkoneksi dari Daerah dengan pusat," ungkapnya.
(**).