Baca Juga
 |
| Bupati Bima dan Tim Kemenkeu Satu dan Tanda Tangani Pakta Integritas. |
Kabupaten Bima.-Bupati Bima, Ady Mahyudi sambut kunjungan silaturahmi tim Kemenkeu Satu yang dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima Ahmad Yusuf ke Pemkab Bima, Senin (17/3).
Pertemuan berlangsung di ruangan rapat Bupati Bima tersebut juga dimanfaatkan membahas sejumlah agenda strategis, juga untuk melakukan penandatanganan pakta integritas.
Dalam pakta integritas tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk saling berkomitmen dalam memberikan dan menerima layanan yang bebas dari unsur gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme serta taat pada ketetentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bima, Ady Mahyudi menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung langkah jajaran Kementerian Keuangan I untuk memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
Sementara itu Ahmad Yusuf mengungkapkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk lebih mempererat koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja kementerian keuangan di daerah.
Kepala KPPN yang hadir bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima Pratama Raba Wahyudi dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima Beny bersama para kepala seksi
"Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN mempunyai peran memberikan rekomendasi, pendampingan, dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta pengelolaan APBD," katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa KPPN mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi dokumen syarat salur dan data progres penyaluran TKD".
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Raba Bima menyampaikan bahwa unit kerja yang dipimpinnya siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penggalian potensi pajak yang dapat mendukung penyaluran TKD untuk Pemda Kabupaten Bima.
Demikian halnya kepala KPKNL menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari KPKNL dalam pengelolaan aset negara termasuk aset-aset milik Kabupaten Bima. Disampaikan juga, KPKNL siap memberikan asistensi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bima dalam optimalisasi pengelolaan aset.
(**).