Baca Juga
 |
Diunggah oleh Admin Diskominfotik Kota Bima Tanggal Selasa,11 Januari 2022. |
KOTA BIMA, MIMBARNTB.COM - Wakili Walikota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs. Mukhtar pimpin rapat koordinasi (Rakor) pembahasan tentang tenaga Kerja Non ASN lingkup pemerintah Kota Bima, Selasa (11/01/2022).
Rapat berlangsung di Ruangan Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima. Tujuan pembahasan yakni melindungi Tenaga Kontrak / Non ASN ( yang memiliki SK Walikota dan SK Kepala Dinas) kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja yang akan dibayarkan melalui APBD Kota Bima Tahun 2022.
Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Dinas Naker, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bapedda Litbang, Kabid HI disnaker, Kepala Bidang Anggaran BPKAD serta Kabid Mutasi BKPSDM turut hadir dalam rapat tersebut.
Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS jaminan sosial bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap orang, selain pemberi kerja Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan social wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikut (Pasal 14).
Sekda menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan BPJS yang telah menginisasi pelaksanaan rapat pagi ini. Sebagai informasi, untuk Non-ASN di Kota Bima telah dianggarkan melalui APBD untuk semua tenaga kontrak di Pemkot Bima.
Ia harapkan dengan terdaftarnya tenaga Non ASN ini di BPJS Ketenagakerjaan, dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi mereka, sehingga produktifitas dan efektifitas mereka dalam bekerja dapat menjadi maksimal dalam membantu tugas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bima Rachman Wahyu Hidayat menjelaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai upaya pemerintah Daerah selaku Pemberi kerja bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sesuai amanah undang-undang serta memberikan manfaat perlindungan yang besar.
Lebih lanjut Wahyu Hidayat menjelaskan, adapaun besaran Iuran tiap bulannya pada Program JKK sebesar 0,24% Program JK sebesar 0,3% maka iuran Tenaga Kerja Non ASN dibayarkan dengan Nominal Rp.12.015 perbulan.
“Jika Pemerintah Daerah akan melindungi 2.500 orang Tenaga Kontrak Non ASN, maka Alokasi Anggaran selama setahun sebesar 2.500 x Rp 144.180 berarti Rp 360.450.000,/Tahun," jelasnya.
(Red)