Baca Juga
 |
"Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat lakukan monitoring dan mengatasi penyaluran Bantuan Sosial yang sempat mandek di tahun 2021 untuk ribuan Keluarga Penerima Manfaat di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Bantuan tersebut telah disalurkan secara tunai semenjak Jumat (4/1). Setiap satu keluarga penerima manfaat mendapatkan rata-rata Rp 1,2 juta". |
MATARAM, MIMBARNTB.COM - BANTUAN Sosial tersebut bersumber dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yang disiapkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial di tahun 2021. Masalahnya, hingga tahun berganti, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar, belum juga menerima bantuan tersebut.
“Total secara nasional bansos yang belum terserap itu jumlahnya Rp 2,7 triliun,” kata Rachmat, Minggu (6/2/2022).
Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikenal masyarakat secara luas sebagai program bantuan sembako ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.
Akan tetapi, fakta di lapangan, bantuan ini ternyata tidak sesuai harapan dalam proses realisasinya ke masyarakat. Hasil pengecekan, bantuan ini tidak sampai di penerima manfaat secara tepat waktu dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah saldo nol rupiah yang jadi temuan beberapa waktu lalu antara lain seperti yang terjadi di Lombok Timur. Padahal, uang tersebut sesungguhnya sudah ada di rekening para keluarga penerima manfaat. Karena itu, Komisi VIII DPR RI kemudian mengambil inisiatif untuk ikut mengakselerasi penyaluran bantuan yang menjadi hak masyarakat tersebut.
Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI di daerah pemilihannya masing masing, terjun langsung ke lapangan dan memastikan bantuan tersebut dicairkan secara tunai kepada masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit pada saat itu juga.
“Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberi rekomendasi bantuan sosial untuk masyarakat yang belum disalurkan tahun 2021 masih boleh disalurkan di tahun 2022 ini,” kata politisi kharismatik ini.
Dia menegaskan, Bansos tersebut sudah harus diterima ribuan KPM di seluruh NTB pada Februari ini bersamaan dengan penuntasan di seluruh Indonesia. Dan pihaknya akan memastikan mengawal penyaluran tersebut, demi hak-hak masyarakat tertunaikan.
Di Pulau Lombok, bantuan tersebut telah disalurkan Rachmat mulai dari Lombok Timur pada Jumat (4/1) melalui Kunjungan Kerja sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Pulau Lombok dalam Rangka Monitoring dan Penuntasan Transaksi Bantuan Sosial BNPT Program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial RI.
Total pada hari tersebut untuk di Lombok Timur, disalurkan bantuan kepada 772 KPM yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lenek. Para KPM penerima Bansos tersebut sebelumnya telah disisir oleh para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mendapat instruksi langsung dari Kementerian Sosial.
Dalam proses penyalurannya, dihadirkan langsung perwakilan perbankkan yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut. Prosesnya pencairan pun berlangsung secara cepat dan tidak berbelit-belit. Penerima Bansos cukup membawa kartu perbankkan yang diterbitkan bank yang telah mereka miliki dan kemudian digesek di mesin EDC. Setelah proses verifikasi tuntas, bantuan dalam bentuk tunai, langsung dicairkan.
Setiap bulan Bansos diberikan sebesar Rp 200 untuk masing-masing KPM. Total jumlah Bansos mandek yang dicairkan ini untuk enam bulan. Sehingga total satu KPM mendapat bansos rata-rata Rp 1,2 juta.
Hadir dalam penyaluran bansos tersebut Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik, Camat Lenek, dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Lenek. Hadir pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat Kemensos, selain para keluarga penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat memastikan komitmen dirinya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di Pulau Lombok yang belum tertunaikan. Rachmat menegaskan, selama empat hari berturut-turut dirinya akan menyalurkan BPNT yang sempat tertunda tersebut untuk seluruh wilayah di Pulau Lombok. Proses penyalurannya akan berbasis kecamatan.
Percepatan penyaluran bantuan tersebut akan menyasar seluruh penerima manfaat yang belum menerima. Sehingga tidak terkait dengan afiliasi masyarakat terhadap partai politik tertentu. Rachmat menekankan, dirinya hadir untuk membantu mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk seluruh masyarakat di Pulau Lombok, tanpa membeda-bedakan.
“Ini adalah kerja-kerja kemanusiaan. Kerja-kerja untuk membantu masyarakat kita,” kata politisi berambut perak ini.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur melaporkan bahwa pada 2021 sedikitnya 19.196 KPM di Gumi Patuh Karya harus tertunda penyaluran bantuan sosial yang menjadi hak mereka. Bantuan telah dikirim pemerintah tapi belum sampai ke masyarakat karena berbagai persoalan.
Karena itu, Pemkab Lombok Timur sangat bersyukur, berkat bantuan Rachmat Hidayat
sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, hak masyarakat yang tertunda tersebut kini sudah tertunaikan.
Dari Lombok Timur, proses penyerahan bantuan serupa dilanjutkan Rachmat Hidayat di Lombok Tengah pada Jumat Sore. Proses percepatan realisasi Bansos BPNT tersebut dipusatkan di Kantor Camat Praya. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah. Hadir pula para pejabat lingkup Pemkab Loteng antara lain Kepala Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan juga Anggota DPRD dari PDI Perjuangan baik di DPRD Lombok Tengah maupun DPRD NTB dari Dapil Lombok Tengah. Total di Loteng ada 77 KPM di Kecamatan Praya yang mencairkan bantuan pada kesempatan tersebut.
Esoknya, pada Sabtu (5/1), percepatan penyaluran bantuan dilanjutkan di Lombok Barat. Pencairan dipusatkan di Kantor Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Lombok Barat HL Martajaya. Juga para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Total ada 220 KPM yang mencairkan bantuan BPNT di Kecamatan Gerung.
Sore harinya, Rachmat kemudian bergerak ke Lombok Utara. Percepatan penyaluran bantuan tunai di Gumi Dayan Gunung dipusatkan di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung. Total ada 314 KPM yang hadir untuk mencairkan bantuannya langsung pada saat itu juga. Hadir Asisten II Pemkab Lombok Utara H Rusdi, yang mewakili Bupati H Djohan Sjamsu.
Terakhir, Ahad (6/1) kemarin, proses percepatan penyaluran bantuan dilakukan di Kota Mataram. Pencairan bantuan ini dipusatkan di Kecamatan Cakranegara. Hadir mendampingi Rachmat Hidayat Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiarta dari Fraksi PDIP bersama seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram. Juga hadir para tokoh masyarakat.
Sementara dari Kementerian Sosial hadir Kasubdit SDM pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Ari Widiyanto. Sedangkan dari Pemerintah Kota Mataram hadir Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati.
Secara khusus, Kadis Sosial pun menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Rachmat Hidayat, mengingat jumlah KPM penerima bantuan sosial BPNT di Kota Mataram yang tertunda pencairannya memang cukup banyak. Dan mereka tersebar di seluruh kecamatan di Kota Mataram.
“Berkat upaya luar biasa dari Pak Rachmat Hidayat, apa yang menjadi hak-hak masyarakat kini sudah bisa tertunaikan di Kota Mataram,” katanya.
*Lapor RH*
Dalam proses percepatan penyaluran bantuan sosial BPNT ini, Rachmat juga menegaskan bahwa dirinya siap menjembatani seluruh hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan program sosial.
“Sudah sepatutnya masyarakat memanfaatkan wakilnya di Komisi VIII DPR RI. Silakan sampaikan langsung apa yang dibutuhkan,” kata Rachmat.
Pun begitu kepada jajaran Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Pulau Lombok. Jika memiliki proram yang butuh dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dirinya siap untuk memfasilitasi.
Rachmat memang memiliki akses khusus ke Kementerian Sosial. Seperti khalayak tahu,
Menteri Sosial Tri Rismaharini, adalah politisi dari PDI Perjuangan di mana Rachmat juga berkhidmat. Sebagaimana pula publik tahu, Presiden Joko Widodo, adalah dari PDI Perjuangan pula.
“Bantuan sosial apa saja. Bantuan sapi bisa. Bantuan yang terkait perbaikan rumah yang tidak layak huni juga bisa,” kata Rachmat memberi contoh.
Secara khusus, dirinya juga akan menyiapkan mekanisme pelaporan untuk memudahkan masyarakat. Rachmat menyiapkan pula tim “Lapor RH” yang akan menangani dan memproses pelaporan-pelaporan tersebut sehingga segera tertangani.
Ditegaskannya, seluruh masyarakat akan mendapat pelayanan yang sama, tanpa dikait-kaitkan dengan afiliasi politik. Rachmat memang ingin mewakafkan dirinya untuk melayani dan membantu seluruh masyarakat di Pulau Seribu Masjid tanpa terkecuali.
Rachmat telah membuktikan hal ini. Ambil contoh misalnya pada 2020 lalu. Dia menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan untuk pondok pesantren dan TPQ yang di Pulau Lombok. Bantuan tersebut menyasar 600 lembaga dan tak membedabedakan afiliasi politik lembaga-lembaga tersebut.
(Red)