Baca Juga
 |
| Rakor Pemkot Bima dengan Tim Terpadu dibentuk KLHK Terkait Pendirian Kampus IAIN Bima. |
Pemerintah Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Terpadu yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang bertempat di Ruang Pusat Kendali Informasi Command Center Kota Bima, Senin (17/4/2023).
Rapat Koordinasi tersebut dalam rangka mendengarkan pemaparan atau penjelasan Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Wali Kota Bima selaku Pemohon Pendirian Kampus IAIN Bima dan Fasilitas Umum Kota Bima diatas lahan HPK Kementerian LHK RI seluas ± 51 Hektar.
Rapat juga dilakukan melalui Daring antara Pemerintah Kota Bima dengan Tim Terpadu tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima, didampingi Asisten 1, Asisten 2, Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dan Kabag Hukum Setda Kota Bima.
Adapun yang hadir melalui daring yaitu jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Edmobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta tim terpadu lainnya.
Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyampaikan, lokasi yang dibangun diatas lahan lebih kurang 51 hektar ini dimana akan berdiri kampus IAIN Bima dengan mengusung konsep Green Campus atau Kampus Hijau, atau kampus yang peduli dan berwawasan lingkungan sebagai upaya menghadapi perubahan iklim global.
Disamping itu juga lanjutnya, dari 51 hektar itu, 11,1 hektar nya kita gunakan sebagai pengembangan fasilitas umum TPA Oi Mbo, sementara 9,9 hektar dijadikan sebagai kawasan penyangga maupun kawasan fungsi lindung. Karena kondisi TPA yang ada saat ini sudah 20 tahun digunakan dengan mengalami kondisi overload/kekurangan kapasitas penampungan, sehingga dibutuhkan perluasan area.
"Kota Bima ini rawan banjir, sehingga kita gunakan konsep one system one integrated, terbukti adanya bantuan kerjasama dari NuFrep dan World Bank dalam rangka pengentasan banjir perkotaan yang telah diprogramkan sejak 2019, insya allah akan dimulai 2024 bersama dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Manado, Semarang, Medan dan Pontianak," ungkapnya.
Lutfi menjelaskan, animo sekolah masyarakat Bima sangat tinggi sekali, dengan harapan adanya kampus IAIN Kota Bima ini, artinya mereka tidak perlu lagi keluar daerah, seperti ke ujung pandang, Yogyakarta, Jakarta dan lainnya, ini menjadi wilayah yang dapat mengikat antara dua pulau yaitu pulau timur yang ada di NTT, begitu juga wilayah pulau sumbawa.
"Diharapkan seluruh rangkaian proses pelepasan Kawasan Hutan ini dapat selesai pada pertengahan bulan Mei tahun 2023, sehingga pada Agustus 2023 bisa menerima mahasiswa baru," tutupnya.
Sementara, Kementerian LHK Republik Indonesia melalui Kasubdid Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Wirawan, mengatakan, secara garis besarnya kementerian LHK menyambut baik niat Pemerintah Kota Bima untuk kemajuan bagi dunia pendidikan di Bima, dengan tetap memperhatikan kajian-kajian dan analisa dampak lingkungan dan lainnya yang diberikan oleh tim terpadu.
(red)