Kota Bima, mimbar NTB -- Sebagaimana kebiasaan rutin mengawali hari, H. Mohammad Rum melaksanakan sholat subuh berjamaah dan memberikan arahan singkat tentang bagaimana menjaga kualitas keimanan dengan cara mengagungkan kekuasaan Allah melalui ikhtiar memakmurkan masjid di Kota Bima.
Usai melaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Salsabila BTN Gindi Asri, H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima, memanfaatkan waktu untuk meninjau sistem drainase lingkungan di BTN Gindi dan BTN Tambana, Sabtu (18/11/2023).
Keluhan warga mengenai ancaman banjir perkotaan masih menjadi perhatian utama. Menurut warga BTN Gindi Asri dan Tambana, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem drainase yang ada.
HM. Rum menyatakan bahwa meskipun sistem drainase eksisting sudah cukup baik, masih terdapat endapan sedimen dan masalah sampah yang menghambat pergerakan air serta adanya sistem drainase yang belum terkoneksi.
Dalam menanggapi isu ancaman banjir perkotaan, HM. Rum berkomitmen untuk terus mengupayakan tata kelola dan managemen sistem drainase yang baik sebagai solusi mengatasi persoalan tersebut.
Disela peninjauan lokasi tersebut terungkap bahwa isu kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir perkotaan. Oleh karena itu HM. Rum meminta kepada OPD terkait agar segera berkolaborasi dan bersinergi dalam menegakkan regulasi yang mengatur masalah kebersihan.
Disisi lain isu penertiban juga menjadi sorotan dalam moment tinjauan tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui penegakan regulasi yang tegas.
"Aktifitas buang sampah sembarangan dan pelepasliaran ternak harus segera diminimalisir melalui penegakan regulasi. Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok dan individu, karena saya yakin kepentingan masyarakat yang lebih luas atas kebersihan, keindahan dan keteraturan adalah yang utama dan perlu disegerakan. Jika regulasi yang ada belum mencukupi, perubahan regulasi perlu dilakukan untuk menjawab tantangan terkini", urai H.M. Rum dengan nada tegas.
HM. Rum juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersifat dinamis, responsif, dan inovatif dalam menanggapi keluhan warga. Beliau menegaskan bahwa jika dinilai tidak mampu, OPD harus siap untuk diganti sebagai langkah menuju peningkatan kualitas pelayanan.
"Jangan kalahkan kewajiban menjalankan tugas dan tanggungjawab hanya karena diintimidasi dan dipengaruhi oleh kepentingan segelintir individu dan kelompok. Karena jika Pemerintah tidak hadir dalam penegakan aturan dan regulasi maka Kota Bima tidak akan pernah maju dan bertahan dengan kondisi seperti saat ini," ungkapnya.
Dalam penegakan disiplin kebersihan dan ketertiban, Singapore bisa maju karena tegaknya sistem dan peraturan yang dijalankan. Hal itu patut kita contoh karena dalam sistem yang baik maka secara otomatis akan terbentuk budaya masyarakat yang baik pula.
(**).