Baca Juga
Pemerintah Kota Bima Gencar Lakukan Sosialisasi Program pemerintah tingkat Kelurahan. |
Road show sosialiasi program ditingkat kelurahan yang ke 27 dari 41 kelurahan ini dilakukan secara terus menerus dalam rangka mensosialisasikan program-program pemerintah Kota Bima, terutama program jaminan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah berjalan maupun yang akan dilakukan pada tahun mendatang.
Hadir pada acara tersebut antara lain Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana, S.Sos, Kepala DP3A Kota Bima diwakili Yulianingsih, S.Sos, MM, Camat Mpunda, Lurah Panggi, Kasi Linjamsos Dinas Sosial, Hj. Nunung Andriani, SE, SDM PKH dan Kelompok Penerima Manfaat program jaminan sosial maupun program pemberdayaan perempuan. Kegiatan digelar di Lapangan Bola Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kamis (18/7/2024).
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana mengatakan acara sosialisasi seperti ini penting dilakukan dan bukan kali pertama dilakukan. Dari 41 kelurahan se Kota Bima, road show kali ini memasuki kelurahan ke 27. Dengan tujuan agar seluruh masyarakat penerima manfaat jaminan sosial mengetahui keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
"Seperti PKH, BPNT, BPJS gratis, lansia, disabilitas, fakir miskin dan jaminan sosial lainnya semua diperhatikan oleh pemerintah," ujar Yuli.
Yuliana menyebut, selain program-program jaminan sosial yang sudah dipaparkan, dinas sosial juga menangani kebutuhan air bersih, bantuan sosial bagi korban kebakaran dan bencana lainnya.
"Untuk jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 9.443 orang se Kota Bima. Sementara di kelurahan Panggi tercatat 130 orang penerima manfaat, baik yang menerima PKH maupun program bantuan pangan," ucapnya.
Sementara Kepala DP3A Kota Bima, Yulianingsih menyampaikan bahwa DP3A Kota Bima selalu berkolaborasi dengan dinas sosial terkait program pemberdayaan perempuan, seperti membagi barang bantuan berupa alat jajanan basah dan kering.
"Pengadaan bantuan pemberdayaan perempuan bagi ibu-ibu berupa perlengkapan catering sebanyak 11 item merata di 41 kelurahan," ujarnya.
Yulia menyebut bahwa pada tahun mendatang diharapkan kepada para lurah agar mendata warganya yang akan memperoleh sejumlah bantuan. Terutama bagi janda, wanita usia produktif dan remaja putus sekolah.
"Selain itu juga, ditiap kelurahan sudah terbentuk satgas PPA. Fungsinya apabila terdapat kasus kekerasan tidak langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Bila ada kasus kekerasan segera lapor ke satgas PPA kelurahan," tutupnya.
(***).